Koperasi dan Kontitusi

Muhammad Taufiq adalah Staf Ahli Menteri Koperasi dan UMKM RI. Pada periode kabinet sebelum ini, Taufiq adalah Wakil Menteri Koperasi dan UMKM RI. Selain aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan bertema koperasi, Taufiq juga menghasilkan banyak buku, jurnal serta makalah mengenai perkoperasian dan ekonomi berbasis kerakyatan.

Banyak yang tersesat dalam proses berdemokrasi. Setiap orang mempunyai kebebasan berbicara dan bertindak untuk memenuhi kepentingannya, termasuk dalam perebutan kekuasaan. Melalui kekuasaan, dapat mengendalikan pengelolaan sumberdaya ekonomi. Masih banyak yang tidak merasa bersalah menguasai sumberdaya hajat hidup orang banyak untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Bahkan untuk mendapatkan kekuasaan seperti itu tidak hanya dilakukan dengan berbohong dengan pencitraan diberbagai media, tetapi juga dengan kekerasan dalam merampas hak masyarakat yang mudah diperdaya.

Krisis ekonomi, kerusuhan sosial, perang antar kelompok/negara ataupun teror banyak yang terjadi karena dipicu oleh adanya sesat pikir dalam berdemokrasi. Tujuan demokrasi sebenarnya sangat mulia, yaitu menggerakan energi rakyat untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Caranya beraneka ragam. Bagi penganut paham individualisme, demokrasi dikembangkan melalui proses persaingan antar individu atau kelompok. Melalui persaingan, energi setiap individu ataupun kelompok dapat berkembang secara maksimal sebagai sumber kemakmuran. Dalam prakteknya, yang kuat menindas yang lemah, sehingga menghasilkan ketimpangan dan rasa ketidak-adilan bagi yang tertindas.

Indonesia tidak menganut paham individualisme. Keragaman budaya, agama, suku, bahasa dan kekuatan individu ataupun kelompok berpotensi menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu para perumus UUD 1945 menggunakan faham yang bersumber dari jati diri bangsa yaitu kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong-royong. Faham ini dikembangkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan tidak ada lagi terjadi penjajahan, penindasan dan penghisapan atas sesama warga bangsa.

Bung Karno menegaskan, “Kita rancangkan UUD dg kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu. Kedaulatan rakyat, sekali lagi dan bukan kedaulatan individu”.. “Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita dengan faham kekeluargaan, tolong-menolong, gotong royong dan keadilan sosial ENYAHKANLAH tiap2 pikiran, faham individualisme dan liberalisme daripadanya” … “Konflik dalam kalbu liberalisme telah menjilma pada parlementaire demokrasi sebagai politik kapitalisme yg selalu menimbulkan krisis”.

Menurut Muhammad Yamin, dalam faham kekeluargaan, tolong-menolong, gotong royong dan keadilan social, tiap-tiap warga negara berperan seperti hal peran sel dalam tubuh kita. Setiap warga negara dapat peran sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing yang digerakkan melalui musyawarah mufakat. “Musyawarah itu mmberi kemajuan kpd umat dalam hidup bernegara, karena:

  1. Memperhalus perjuangan & bekerja atas jalan ke- Tuhan-an;
  2. Negara tidak berpusing di sekeliling seorang insan (Presiden), dan
  3. Menghindari kekhilafan pendirian dan menghilangkan segala kesesatan pikiran dan tindakan.

Dalam lampiran 12 “Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI”, ditegaskan bahwa perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsung-amgsur dengan mengembangkan koperasi…Bangunan koperasi dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banak jumlah orang yang menggantungkan hiidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan pemerintah. .. Tanah, sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia, haruslah dibawah kekuasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas dan memeras hidup orang lain. Ini tentang ideologi perekonomian, yang hanya dapat diselenggarakan berangsur-angsur dengan didikan pengetahuan, organisasi, idealisme dan rohani kepada banyak orang. Dengan dasar ideologi perekonomian seperti itulah maka dirumuskan pasal 33 yang menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyrakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Dalam demokrasi ekonomi seperti itu, tidak selayaknya ada pengangguran angkatan kerja Indonesia. Setiap angkatan kerja didorong untuk menghasilkan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu gerakan koperasi di Indonesia adalah gerakan pemberdayaan, gerakan pendidikan ideologi perekonomian nasional, bukan gerakan berburu kekuasaan.

Gerakan koperasi diperlukan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, agar setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Bung Hatta, tugas besar koperasi dalam perekonomian Indonesia, setidaknya ada 7 yaitu:

  1. Memperbanyak produksi terutama bahan-bahan pokok, pertukaran dan barang kerajinan yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat;
  2. Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat;.
  3. Memperbaiki distribusi barang kepada rakyat;
  4. Memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat;
  5. Menyingkirkan penghisapan dari lintah darat;
  6. Menghimpun modal atau dana masyarakat;
  7. Memelihara lumbung padi atau mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung desa.

Adalah tugas kita bersama, seluruh anggota Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi untuk melaksanakan tugas besar koperasi tersebut melalui gerakan pemberdayaan, gerakan pendidikan pengetahuan, organisasi, idealisme dan rohani kepada banyak orang. Tugas itu sangat penting, tidak hanya bagi para anggota koperasi tetapi juga penting untuk mengingatkan mereka yang telah tersesat dalam proses berdemokrasi. Mengingatkan mereka yang telah menindasi rakyat yang banyak. Mengingatkan mereka yang telah menguasai sumber-sumber kemakmuran rakyat. Bahwa demokrasi ekonomi dikembangkan untuk memberdayakan, mencerdaskan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk memberi kebebasan dalam memenuhi kesarakahan individu ataupun kelompok.

Jakarta, 30 November 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *