Koperasi Pertanian Musti di Perkuat

 Saat ini terdapat tak kurang dari  209.000 primer koperasi.  Tapi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto baru 1,7 persen. Jumlah koperasi kita terbanyak di dunia tapi peranannya jangankan sebagai sokoguru, sebagai soko pinggiranpun belum.

Posisinya di sektor pertanian bahkan nihil. Padahal sektor pertanian itu adalah posisi strategis untuk bicara masalah kedaulatan pangan dan sistem pertanian berkelanjutan.

Harusnya pemerintah segera lakukan konsolidasi koperasi untuk berperan di sektor pertanian dan stabilisasi pangan. Kelembagaan koperasi pertanian harus segera dibangun kembali.

Koperasi Unit Desa ( KUD) yang masih baik segera diperkuat kelembagaannya. Program difokuskan untuk reformasi organisasi dan kemudian berikan insentif. Apakah dalam bentuk perpajakan, priveledge untuk pembelian gabah petani dengan dukungan Bulog, dan lain sebagainya.

KUD yang masih baik dan Koperasi Pertanian yang berbasis anggota secara riel musti segera didorong untuk dapat menggantikan jalur distribusi pupuk yang selalu bermasalah setiap saat. Proporsinya musti segera dodorong segers sampai lebih dari 50 persen. Koperasi musti jangan dipersulit, misalnya untuk garansi bank dan lain sebagainya jangan malah terus diperbesar seperti saat ini.

Pupuk subsidi itu adalah barang publik. Jadi tidak boleh diserahkan begitu saja ke mekanisme pasar. Sebab sudah pasti munculkan moral hazard. Kelangkaan pupuk setiap musim panen, dan juga harga yang melambung di lapangan itu karena kesalahan kebijakan penetapan jalur distribusi ini. Kelembagaan koperasi pertanian yang benar- benar berbasis itu sangat penting. Kalau tidak hapus saja pupuk subsidi dan kompensasikan subsidi pupuk 35 trilyun jumlahnya itu untuk pembelian harga gabah melalui koperasi.

Demikian juga dalam hal jalur distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok. Koperasi mustinya perlu diletakkan sebagai infrastruktur sosial yang penting agar harga kebutuhan pokok tidak terus jadi mainan mafia pangan. Bahkan bukan hanya itu, jalur koperasi secara perlahan karena fungsinya sebagai “bussiness provider” maka dapat tingkatkan nilai tambah untuk petani, nelayan, peternak, petambak dan lain sebagainya. Paradigma manajemen koperasi multistakeholder yang mendorong kolaborasi kekuatan organisasi petani musti didorong juga untuk diadopsi.

Negara- negara lain telah meletakkan koperasi pertanian ini sebagai infrastruktur sosial penting untuk memoderasi biaya hidup maupun tekanan inflaai. Seperti di Jepang dan Korea Selatan misalnya, koperasi pertanian didorong sebagai kekuatan ekonomi negara itu. Petani keluarga di Jepang 90 persennya adalah anggota Koperasi Pertanian Zennoh. Demikian juga di Korea, kontribusinya di sektor pertanian dan perikanan bahkan sudah diatas 70 persen semua.

Kebijakan pemerintah kita masih miskin insentif untuk mendorong kekuatan ekonomi di sektor koperasi. Sementara negara lain sangat besar sekali karena koperasi dan terutama di sektor pertanian itu sangat strategis. Kalau dibiarkan kita akan kehilangan daya saing di bandingkan dengan negara lain. Padahal sumberdaya alam kita secara komparatif sudah unggul dalam banyak hal.

Jakarta, 1 Maret 2016

Suroto (Ketua Kosakti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *