PRESS RELEASE: SEMINAR PAJAK DAN KOPERASI UNTUK KEADILAN, JAKARTA 23 FEBRUARI 2016

Di tengah upaya pencapaian target pajak pemerintah yang kedodoran dan kelesuan ekonomi, koperasi dan usaha kecil saat ini terasa semacam digencet pajak oleh Pemerintah. Sementara itu kondisinya menjadi ironis karena Pemerintah justru pada saat yang sama memberikan berbagai fasilitas pembebasan pajak untuk korporasi besar.

Pajak Final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 kenakan langsung pajak terhadap omset usaha kecil yang besarnya 1 persen dari jumlah omset kurang lebih 4,8 milyar setahun. Konsep ini tidak memberikan keadilan, sebab sebuah bisnis itu belum tentu untung namun sudah pasti kenai pajak.

Seharusnya pemerintah justru banyak memberikan insentif kepada usaha kecil dan kalau perlu justru yang diberikan pembebasan pajak (tax free). Sebab usaha kecilah yang justru selama ini telah banyak memberikan sumbagan besar bagi penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan bahkan jadi tahanan sosial ketika ekonomi sedang krisis.

Sementara itu, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dianggap telah menciderai rasa keadilan karena koperasi yang secara mendasar jelas berbeda dengan tujuan dari usaha untuk mengejar keuntungan (profit company), tidak diberikan distingsi yang memadai dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Padahal di negara lain dan terutama anggota MEA justru hampir semua perlakukan pembebasan pajak. Sebut saja misalnya Philipina, di negara ini seluruh pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggotanya dibebaskan dari pajak. Kemudian Singapore misalnya, koperasi di negara ini disuruh memajaki dirinya sendiri dengan cara menyetor bagian dari surplus koperasi untuk biayai kegiatan pendidikan pelatihan, riset, dan pengembangan koperasi lainya. Dananya di kelola melalui mekanisme trust fund.

Dengan sistem regulasi perpajakan yang ada saat ini, dan juga insentif kebijakan yang minim dan bias korporattif maka, usaha kecil dan koperasi di Indonesia telah kehilangan daya saingnya di bandingkan dengan negara tetangga.

Pemerintah dan juga Parlemen harus segera melakukan revisi terhadap regulasi perkoperasian yang ada dan juga regulasi perpajakan. Dalam jangka pendek saat ini kalau perlu kebijakan khusus perlu diberikan kepada koperasi dan UKM dalam bentuk Paket Kebijakan Ekonomi. Sebab selama ini sama sekali belum menyentuh permasalahan koperasi dan UKM.

 

Hotel Grand Cempaka, Jakarta, 23 Februari 2016

Koperasi Trisakti (KOSAKTI)-Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)-Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *