Nilai yang Kosong

Robby Tulus adalah penasihat kebijakan kepada pemerintah dan Credit Union serta koperasi-koperasi dalam hal pengembangan bisnis dan strategi. Sejak 2002, Robby banyak terlibat untuk Canadian International Development Agency (CIDA), NTUC Income (Singapura), Departemen Luar Negeri Singapura, ILO, UNDP dan ADB.

Saudara Ketua, Pengurus, Pengawas dan Anggota KOPERASI TRISAKTI BHAKTI PERTIWI (KOSAKTI) yang saya banggakan dan hormati,

Pada kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi sedikit pikiran dan tinjauan dalam rangka penyelenggaraan diskusi Demokrasi Ekonomi dan Deklarasi “Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi” (KOSAKTI) tanggal 30 November 2015. Proficiat atas capaian yang sangat impresif ini! Reaksi spontan saya setelah melihat proses perintisan dan pendirian KOSAKTI adalah bahwa KOSAKTI merupakan hybrid (hibrida?) antara “SHO” (Self-Help Organization) dan “SHP” (Self-Help Promotion), yang menurut saya adalah sebuah inovasi yang orisinil. SHP karena terkandung didalamnya jiwa militan dan advokatif yang progresif, sehingga mampu mengembangkan dan membina strategi aktual untuk mencapai cita-cita KOSAKTI sebagai sebuah “SHO”, yaitu sebuah Koperasi murni sejati yang mandiri dan dimiliki maupun dikendalikan para anggota multi-dimensional, sesuai Jatidiri Koperasi.

Model bisnis perkoperasian beretika seperti ini sangat relevan dalam konstelasi masyarakat majemuk yang masih banyak dilingkari ketidakpastian dan ketidakadilan. Jadi patokan duga atau premis yang berlaku adalah: “kajian makro terus berlangsung, sementara kegiatan mikronya terus berkembang.” KOSAKTI juga telah menerapkan konsep multi-stakeholder berarti keanggotaan adalah terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Multi-stakeholder juga dalam arti membuka institusinya bukan hanya bagi mereka yang ada sekarang, namun juga bagi mereka yang marjinal atau terpinggirkan, sehingga KOSAKTI akan sanggup memberdayaan kondisi sosial ekonomi mereka yang masih tertinggal. Ini nampak dari peran intermediasi KOSAKTI bagi para produsen di akar rumput saat ini (seperti yang saya baca di lapak Kosakti), yang akan mengurangi atau meniadakan peran tengkulak sehingga mendukung konsep “fair trade”.

Kalau benar pengamatan saya ini, maka KOSAKTI sangat berbeda dengan bentuk koperasi “serba usaha” yang kita kenal dan nyatanya kurang berhasil, karena KSU sejak awal sudah memilah dan merumuskan pelbagai jenis usahanya, kemudian merancang kepengurusannya berdasarkan aneka ragam usahanya yang ada maupun yang potensial . Kendatipun inovatif dan konstruktif, KOSAKTI tetap perlu berhati-hati agar tidak terjerumus menjadi koperasi multi sektoral yang harus menangani terlampau banyak usaha yang nantinya sulit dikendalikan.

Advokasi untuk memperjuangkan kaum produsen yang termarjinalisasi harus pada gilirannya (a) mengintegrasikan para produsen itu sendiri sebagai anggota KOSAKTI atau (b) membangun koperasi para produsen di sektor riil secara mandiri. Kalau tidak, KOSAKTI akan terkesan top-down seolah membenarkan sindroma subjek-objek, dan bukan subjek-subjek, karena hanya menjadi instrumen intermediasi semata. Oleh sebab itu fungsi intermediasi KOSAKTI yang sangat positif ini harus bersifat sementara saja yaitu sampai proses integrasi atau proses pembentukan koperasi kaum produsen yang terpinggirkan bisa menjadi wujud nyata. Hibrida SHP-SHO ini merupakan tren sangat menarik. Mekanisme yang sama saya perhatikan muncul di banyak negara seperti di Italia, Swedia, Kanada dan di Spanyol, sebagai pendamping atau komplementasi koperasi-koperasi konvensional atau tradisional.

Teman saya Sdr. Suroto tentunya sudah memahami tren dan mekanisme ini dengan jelas sejak memimpin AKSES dan sejak merintis Koperasi Multi-Stakeholder seperti KOSAKTI ini dari semula. Koperasi konvensional dan tradisional – seperti halnya bank koperasi atau koperasi retil besar – secara gradual kehilangan kiatnya untuk menampung kaum miskin-tertindas sebagai anggota, sebab mereka harus bersaing dengan bank-bank komersial dan retil transnasional raksasa disekitar mereka, sehingga cenderung hanya melayani kalangan kelas tertentu yang memiliki penghasilan memadai dan daya beli yang cukup kuat. Eksistensi koperasi tradisional yang sudah besar ini juga sudah menjadi semakin mapan sehingga sering harus menggunakan profesionalisme modern yang pola management dan governance-nya semakin doyong ke arah sistem kapitalistik. Fokusnya lebih kepada pemuasan kebutuhan anggota dan bukan kepada masyakarat (member-focused, bukan community-focused) seperti diharapkan oleh prinsip ke-tujuh perkoperasian.

Publik kadang-kadang sulit membuat deferensiasi wajahnya: apakah ini korporasi atau koperasi? Karena itulah para pemikir sosial ekonomi di banyak negara, terutama di Italia, mendesain dan mengembangkan usaha koperasi komplementer yang akhirnya bermuara pada pertumbuhan yg mereka namakan “koperasi sosial”. Inti dan tujuan Koperasi Sosial adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan mewujudkan integrasi sosial para warga tertinggal dan/atau terlupakan yang ada di masyarakat.

Ada dua kategori/tipe Koperasi Sosial: Tipe A adalah Koperasi yang menyediakan pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi mereka yang belum memiliki akses terhadap pelayanan ini; Tipe B adalah yang mengintegrasikan warga tertinggal/terlupakan ke pasar tenaga kerja. Sasaran dari koperasi sosial Tipe B adalah mereka yang cacat mental, para narapidana, dan kelompok termarjinalisasi lainnya, yang kemudian bisa diintegrasikan kembali ke dalam lingkungan masyarakat sebagai warganegara sehat dan proporsional pada umumnya. Anggota Koperasi ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder), misalnya di Tipe A jumlah anggota yang terdiri dari para cendekiawan, pekerja, investor dana, dan institusi publik, bisa diterima sampai 50%, sementara untuk Tipe B bisa sampai 70%, sementara sisanya harus terdiri dari kelompok sasaran marjinal/terbelakang.

Semua prinsip perkoperasian berlaku untuk Koperasi Sosial, namun kebijakan pembagian dividen dan pengembalian jasa (patronage refund) tidak boleh lebih dari 80% keuntungan koperasi, sementara penerapan bunga pinjaman harus berdasarkan nilai obligasi (bond rate) yang berlaku di negara yang bersangkutan. Contoh diatas saya gunakan sekedar sebagai rujukan untuk memperlihatkan betapa pentingnya kajian sosial ekonomi yang harus melandasi setiap pembentukan sebuah Koperasi. Dari sebab itu, bagi saya aspek SHP-nya adalah sangat krusial untuk mengembangkan analisis sosial-ekonomi kontekstual, sehingga SHO yang dilahirkan benar-benar mandiri dan mempunyai visi kemasyarakatan yang jelas demi keadilan dan kesejahteraan kaum marjinal. Saya berani mengatakan ini sebab gerakan credit union dimana saya ikut terlibat dalam perintisannya juga menggunakan mekanisme SHP-SHO, dimana kami mulai dengan mendirikan sebuah credit union counselling office (CUCO).

CUCO merupakan sebuah SHP yang dimentori para almarhum yang saya kagumi seperti Ibnoe Soedjono, Karim Arbie, Mochtar Lubis, Margono Djojohadikusumo, dan Fuad Hassan, yang secara inklusif berkarya untuk menumbuhkan credit unions sebagai SHOnya. Hanya saja, di awal 1970an itu mekanismenya belum merupakan sebuah hibrida seperti halnya KOSAKTI, karena masih ada pemisahan SHP dan SHOnya secara tegas, dengan kesadaran bahwa SHP-nya harus lambat laun menghilang untuk sepenuhnya diambil alih oleh SHO yang sekarang berwujud GKKI (Gerakan Koperasi Kredit Indonesia), yang pembinaannya secara nasional kini berada dibawah naungan Induk Koperasi Kredit Indonesia. Yang bisa menjadi tema diskusi dan kajian menarik adalah seberapa jauh SHPnya sebenarnya sudah terserap dan terintegrasi secara utuh – atau malah tertinggal atau terdisintegrasi – dalam tubuh GKKI itu sendiri?

Kajian serupa untuk KOSAKTI saya anggap cukup relevan untuk dibahas pada saat Diskusi Demokrasi Ekonomi dan Deklarasinya, misalnya: (a) Bagaimana KOSAKTI yang menggunakan hibrida SHP-SHO ini akan berproses dan berkelanjutan? (b) Bagaimana konsep intermediasi bisnisnya KOSAKTI untuk membantu produsen di akar rumput dapat mengintegrasikan para produsen itu menjadi anggota KOSAKTI atau malah mengerucut menjadi Koperasi Produsen mandiri? (c) Bagaimana proses harmonisasi dan konsolidasi sebuah KOSAKTI yang berstatus nasional dan memiliki anggota di berbagai propinsi? (d) Bagaimana KOSAKTI menerapkan strategi untuk membuahkan Kosakti2 lainnya di Indonesia seperti halnya Koperasi Sosial di Italia yang sekarang sudah berjumlah lebih dari 7000 primer dalam kurun waktu 20 tahun?

Tibalah saya pada judul paparan singkat ini “NILAI YANG KOSONG”. Saya kutip judul ini secara verbatim dari sajian menarik Dr. Raj Patel di Konperensi Gobal Perkoperasian di Antalya permulaan bulan November 2015 yang berjudul “VALUE OF NOTHING” (Demikian pula judul bukunya yang sekarang banyak beredar). Intinya: “Di masa kini orang mengetahui harga dari apapun namun bukan nilainya”. Nilainya kosong. Patel menunjukkan bagaimana manusia modern sangat menaruh perhatian terhadap HARGA suatu benda namun mengabaikan nilainya. Patel mencontohkan bagaimana hamburger yang berharga $ 1/- (di MacDonald’s atau Burger King), sebenarnya mengeluarkan ongkos sosial dan ekologi sebesar $ 200/-. Dikatakannya bahwa korporasi (perusahaan kapitalis) yang telah menaklukkan pemerintahan dimana-mana selama ini sehingga menimbulkan krisis keuangan yang berulang kali, adalah akibat dari sistem demokrasi politik yang sudah bangkrut. Kalau kita tidak menginginkan kekuatan pasar terbuka menetapkan HARGA bagi semua aspek kehidupan kita, maka kita harus belajar bagaimana organisasi bisa menemukan jalan dan menciptakan demokrasi ekonomi dimana orang-orang, bukan pemerintah, yang memainkan peran krusial untuk menentukan caranya berbagi sumberdaya dunia secara adil.

Itulah KOPERASI, beliau katakan…..

Namun Patel juga mengingatkan bahwa Koperasi jangan hidup di dalam “bubble” (gelembung)-nya sendiri. Dia harus bermitra dengan organisasi-organisasi kemanusaan lainnya sehingga menjadi kekuatan masif yang bisa membangun nilai kehidupan yang lestari. Patel memberi alternatif terhadap ortodoksi ekonomi yang bisa memberi terang dari kegelapan hutan ekonomi dunia.

Nah, itulah sebuah advokasi dimana peran SHP sangat krusial untuk membangun Koperasi sebagai SHO yang lestari dan memberi terang kehidupan yang penuh nilai.

Proficiat sekali lagi!

Ottawa, November 22, 2015

One thought on “Nilai yang Kosong

  • Tulisan yang mencerahkan, semoga nilai luhur yg terkandung dapat mengisi ruang-ruang yang kosong itu. Semoga*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *